Jakarta, R66 Media, Ekonom Institute Development of Economics and Finance atau Indef, Ahmad Heri Firdaus, memaparkan, penerapan WFH di Jakarta bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi berkurang hingga minus 0,73 persen. Itu karena lapangan pekerjaan akan turun sebesar minus 1,76 persen serta upah riil yang minus 1,73 persen. Adapun dampak ke tingkat nasional, kebijakan ini bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar minus 0,02 persen. Dampak terhadap laju perekonomian nasional diyakini ada karena Jakarta menjadi barometer ekonomi nasional.
Namun, Heri mengatakan, dampak negatif dari kebijakan WFH tak bisa disamaratakan untuk seluruh sektor ekonomi. Terdapat beberapa sektor ekonomi yang tetap produksi meski di tengah kebijakan WFH dengan sistem digital.
Misalnya seperti industri makanan dan minuman yang mulai membangun rantai bisnis digital sehingga tidak akan terpengaruh kebijakan WFH.
WFH di Pemprov DKI Jakarta
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyebut baru 13 persen aparatur sipil negara (ASN) yang menerapkan kebijakan 50 persen bekerja dari rumah (work from home/WFH) pada hari pertama, Senin (21/8) kemarin.
Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Etty Agustijani menjelaskan ASN Pemprov DKI Jakarta terdiri dari PNS sebanyak 51.714 dan PPPK sebanyak 6.395.
Dari jumlah tersebut, kata dia, ASN yang tidak melakukan pelayanan secara langsung dan diinstruksikan untuk WFH ada 15.335 orang. Namun, baru sekitar 2.000 ASN yang menerapkan WFH pada Senin kemarin.
