Airlangga Hartanto Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, membahas akan adanya program makan siang gratis di tahun 2025 pada sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta pada hari Senin (26/2/2024).
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025 (KEM-PPKF) yang menjadi pedoman penyusunan RAPBN tahun 2025 dibahas oleh para menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sidang tersebut.
Program makan dan minum gratis ini diusulkan oleh Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menetapkan hasil penghitungan manual sebagai hasil resmi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, namun program ini telah dibahas dalam rapat tersebut.
Meski begitu, sampai saat ini, pasangan calon nomor urut dua mengungguli dua pasangan lainnya dengan perolehan hasil hitung cepat (Quick Count) sebesar 58 persen.
Pengeluaran tahun pertama program prioritas makan gratis untuk anak usia sekolah, balita, dan ibu hamil sebelumnya telah diperkirakan oleh Tim Pakar Prabowo dan Gibran. Nilainya antara Rp 100 triliun hingga Rp 120 triliun.
Tetapi, program ini direncanakan akan berlangsung secara lancar dan bertahap serta mencapai skala penuh pada tahun 2029.
Dengan komposisi pangan 4 Sehat 5 Sempurna, program dengan kapasitas penuh ini membutuhkan beras sebanyak 6,7 juta ton per tahun, daging ayam 1,2 juta ton, daging ikan 1 juta ton, dan daging sapi 500 ribu ton per tahun. Serta berbagai kebutuhan buah dan sayur serta susu sapi segar sebanyak 4 juta kiloliter.
Selain itu, Airlangga Hartarto telah memastikan bahwa anggaran untuk program makan siang gratis akan sebesar Rp. 15.000 per anak, sesuai yang telah disiapkan dalam APBN 2025.
Untuk menunya, Airlangga menyatakan, setiap daerah akan mendapatkan anggaran yang rata, menunya disesuaikan dengan masing-masing daerah. Ia menegaskan, anggaran tersebut tidak ada kaitannya dengan program susu gratis.
Suharso Monoarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, setelah selesai Rapat Kabinet Paripurna mengatakan, “Ya memang harus memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih. Tentu saja itu diperhitungkan, dan Bappenas sedang menyusun itu”.
Walaupun sudah dibahas pada sidang kabinet paripurna dan telah diusulkan, program tersebut masih berada di tahap awal.
Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, menjelaskan bahwa pemerintah belum sepenuhnya memutuskan pagu indikatif dari belanja negara dan masing-masing pos pendapatan. Ia mengatakan perencanaan program tersebut akan masih berjalan dalam tiga bulan ke depan.
Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa pemerintah baru akan menetapkan pagu indikatif pada bulan berikutnya, sesuai dengan pengumuman KPU mengenai presiden baru berdasarkan hasil perhitungan manual.
“Kalau detail, nanti lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing K/L, nanti kita lihat dari eksisting program dengan apa yang akan masuk baru, dan nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan,” ucap Sri Mulyani.
