Dalam rangka membahas berakhirnya perang di Ukraina akibat aneksasi militer Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengundang Menteri Pertahanan (Menhan) dan Capres nomor urut 1 dalam pilpres 2024, Prabowo Subianto, menghadiri Konferensi Perdamaian di Swiss.
“Saya berbicara dengan Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto untuk menyampaikan selamat atas kemenangannya dalam pemilihan umum dan mengungkapkan harapan untuk melanjutkan hubungan bilateral yang saling bermanfaat,” Ucap Zelenskyy pada aplikasi X, dikutip dari Republika, Selasa (19/03/2024).
Undangan tersebut dikirim ketika konflik semakin intensif menyusul kemenangan Vladimir Putin dalam pemilihan umum dan masa jabatan enam tahun berikutnya sebagai presiden Rusia. Pada tahun 2024, Putin memenangkan pemilu dengan mudah.
“Saya menyampaikan undangan untuk menghadiri KTT tersebut dan mengimplementasikan butir-butir Formula Perdamaian tentang keamanan pangan dan nuklir, serta pertukaran pelajar,” ucap Zelensky.
Ia mengklaim bahwa pemerintah Ukraina menawarkan rencana perdamaian sebagai jalan menuju perdamaian yang adil di Indonesia pada tahun 2022. Saat ini mereka sedang bersiap untuk KTT Perdamaian pertama, di mana Indonesia akan memainkan peran utama.
Tiongkok sedang mempertimbangkan untuk mengambil bagian dalam pertemuan perdamaian tersebut, menurut Wang Shihting, duta besar Tiongkok untuk Swiss. Wang menyatakan dalam sebuah wawancara dengan Neue Zuercher Zeitung bahwa upaya harus dilakukan oleh semua pihak untuk mengakhiri krisis di Ukraina.
“Krisis ini harus dicegah agar tidak menjadi lebih buruk atau menjadi tidak terkendali,” ucap Wang.
Pemerintah Tiongkok membuat rencana untuk menghentikan pertempuran secara politik. Setelah gagasan tersebut diajukan pada bulan Januari, pemerintah Swiss menyatakan bahwa mereka bermaksud menyelenggarakan konferensi perdamaian di musim panas.
“Kami mengikuti dengan seksama konferensi Ukraina yang akan dihadiri Swiss, dan sedang memeriksa kemungkinan untuk ikut serta,” ucap Wang.
Konferensi perdamaian yang direncanakan itu dicap “tidak ada gunanya” oleh pemerintah Rusia, yang juga mengisyaratkan bahwa konferensi tersebut tidak akan berhasil jika tidak ada Moskow.
