Berbicara melalui telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa Otoritas Palestina lah yang harus “memastikan tata kelola” Jalur Gaza setelah konflik berakhir.
Dalam diskusi telepon dengan Netanyahu pada Selasa (5/6/2024), kantor kepresidenan Prancis menyatakan Macron mendukung usulan gencatan senjata dan pembebasan sandera yang diajukan Presiden AS Joe Biden, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya pada Rabu (5/6/2024).
“Kesepakatan ini harus membuka kembali perspektif yang kredibel bagi penerapan solusi dua negara, satu-satunya solusi yang mampu memberikan jaminan keamanan yang diperlukan oleh Israel dan mampu merespons aspirasi sah rakyat Palestina,” ucap Macron ke Netanyahu, dikutip dari Detiknews pada Rabu (5/6/2024).
“Gaza harus menjadi bagian integral dari negara Palestina di masa depan, dan Otoritas Palestina yang direformasi dan diperkuat, dengan bantuan komunitas internasional, harus memastikan pemerintahannya (atas Gaza),” tambah Macron.
Setelah hampir delapan bulan berperang, Biden mengatakan pada Jumat (31/5/2024) lalu, bahwa Israel sedang mengajukan rencana tiga fase baru untuk Jalur Gaza dalam upaya untuk mengintensifkan upaya diplomatik.
Biden mengklaim bahwa bagian pertama dari rencana Israel akan terdiri dari periode enam minggu di mana militer Tel Aviv akan menarik diri dari wilayah padat penduduk di Jalur Gaza dan akan terjadi pertukaran sandera-tahanan.
Setelah itu, para pihak dalam perjanjian akan terus melakukan perundingan guna mewujudkan gencatan senjata permanen; pertempuran akan berhenti selama perundingan ini berlangsung.
Dan akhirnya, Biden menyatakan, berdasarkan rencana tersebut, wilayah Palestina yang telah hancur akan dibangun kembali tanpa kendali organisasi Hamas.
Lebih dari 36.000 warga Palestina, sebagian besar warga sipil, tewas akibat serangan Israel di Jalur Gaza selama konflik yang berkecamuk sejak Oktober tahun lalu.
Penulis: Muhammad Firdaus
